Silahkan Lapor, Jika Punya Bukti Pak Iriawan Tak Netral

JAKARTA.BM- Pengangkatan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Komjen Polisi Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat jadi polemik. Pro kontra terjadi. Yang kontra, menilai pemerintah melanggar aturan. Mereka yang kontra juga khawatir Iriawan yang notabene sebagai perwira aktif polisi tidak netral. Dan akan mengkondisikan mendorong pasangan calon tertentu untuk menang.

Menanggapi kekhawatiran itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, curiga boleh saja. Bahkan masyarakat atau publik harus terus mengawasi para penjabat gubernur. Pengawasan sangat penting memastikan, apakah seorang penjabat gubernur itu netral atau tidak. Dalam konteks Komjen Iriawan, jika memang masyarakat atau siapa pun menduga dan punya bukti yang bersangkutan tidak netral, dipersilahkan melapor. Terbukti bisa dicopot.

" Kalau kira- kira Pak Iriawan memilih satu pasangan calon yang dicurigai silahkan digugat tidak  apa-apa. Langsung laporkan, ada bukti, pecat. Saya kira enggak apa-apa," kata Sumarsono di Jakarta, Kamis (21/6).

Mengenai Penjabat Gubernur menurut Sumarsono, tidak harus dari Kemendagri. Yang penting, pejabat tersebut memenuhi syarat yang diatur dalam UU atau peraturan yang jadi payung hukumnya. Pertimbangannya lainnya adalah, yang bersangkutan menguasai.

" Bisa orang lain tidak harus dari Kemendagri. Jadi pemerintah pusat bukan hanya Kemendagri. Nanti kita minta di Kumham (Kementerian Hukum dan HAM), minta di Menkopolhukam, minta di Lemhanas. Siapa saja bisa tergantung kompetensinya. Di sini sudah dibagi habis di Maluku, Bali, Jatim, begitu yang sesuai dengan kemampuannya," tuturnya.

Sumarsono juga menjelaskan dalam penempatan seorang Pj gubernur, tak harus yang bersangkutan putra asli daerah. Ia contohkan dirinya yang jadi PJ gubernur di Sulawesi Selatan. Ia bukan asli Sulawesi Selatan. Pun ketika dia menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta.

" Penguasaan tidak harus saya juga bukan Sulsel, saya kesana. Karena pengalaman di DKI dan semuanya. Jadi bukan karena itu. Penguasaan daerah menjadi pertimbangan utama, dan proses pengambilan keputusan itu diputuskan bersama, ada track recordnya," katanya.

Terkait kekhawatiran Komjen Iriawan tidak netral dan punya kemampuan memobilisasi dukungan untuk pasangan calon tertentu, Sumarsono menepisnya. Jika Komjen Iriawan melanggar misal tidak netral, besok bisa dicopot. Tapi ia yakin Komjen Iriawan akan menjaga integritas. Di samping itu juga, hari pemungutan suara tinggal hitungan hari. Kecil kemungkinan, jika kemudian Pj gubernur Jabar 'bermain'.

" Kalau memang ada pelanggaran terhadap mobilisasi mendukung salah satu secara etik calon dari polisi, itu bisa besok pagi diberhentikan dari Pj gubernur, " kata Sumarsono.
 

# Gan | Humas Kemendagri