JAKARTA.BM- Direktur Jendetal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menegaskan, diusulkannya nama Komjen Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, sudah ditimbang masak-masak. Tidak hanya dari sisi regulasi, tapi juga pemerintah mendapat banyak masukan yang kemudian diserap, sebelum akhirnya memutuskan mengangkat Komjen Iriawan.
" Jangan dikira penetapan Pak Iriawan tidak ada masukkan. Masukkan tokoh tokoh Jabar (Jawa Barat) termasuk Pak Solihin GP dan seterusnya, itu banyak sekali yang memberikan masukkan penuh. Jadi masukan banyak sekali," kata Sumarsono di kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Kamis (21/6).
Sumarsono pun mengibaratkan orang yang hendak memilih pacar. Ketika ada beberapa calon yang disuka, tentunya akan ditimbang masak-masak mana yang cocok dan sesuai kriteria. Begitu juga saat menentukan calon penjabat gubernur.
" Sebuah proses pengambil keputusan sama dengan kita pacaran, satu dua calon, pilih A kenapa pilih A kan sulit memberikan jawaban, itu namanya diskresi pengambil keputusan kenapa si a b atau c. Tapi menurut pengamatan saya yang jelas Pak Iriawan yang pertama dia memang memiliki atau menguasai, dia juga adalah putra Sunda, pernah memiliki pengalaman sebagai Kapolda, tahu seluk beluk Jabar," katanya.
Dan yang harus diingat, kata dia, yang namanya Kapolda, pasti hubungannya dengan pelayanan pemerintahan. Ia yakin Iriawan bisa memahami. Jadi dari sisi kompetensi tak usah diragukan. Pemerintah tentunya sebelum mengangkat menelaah dulu dari sisi kompetensi calon penjabat. Tidak asal pilih.
" Tapi tentunya ada pertimbangan lain, banyak sekali dalam mengambil keputusan. Banyak, berbagai pertimbangan. Yang jelas hari ini dilantik, hari ini Minggu tenang, hari ini adalah proses Pilkada dan kita sudah yakin seyakin yakinnya bahwa pak Iriawan bisa netral," ujarnya.
Sumarsono juga hakul yakin dengan komitmen seluruh pejabat Kemendagri yang ditempatkan jadi penjabat untuk tak memihak dalam Pilkada. Lebih baik, awasi saja kinerja seluruh penjabat gubernur, termasuk Komjen Iriawan.
" Kita lihat nanti di lapangan, kita pantau bersama performence seorang Iriawan," kata dia.
" Jangan dikira penetapan Pak Iriawan tidak ada masukkan. Masukkan tokoh tokoh Jabar (Jawa Barat) termasuk Pak Solihin GP dan seterusnya, itu banyak sekali yang memberikan masukkan penuh. Jadi masukan banyak sekali," kata Sumarsono di kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Kamis (21/6).
Sumarsono pun mengibaratkan orang yang hendak memilih pacar. Ketika ada beberapa calon yang disuka, tentunya akan ditimbang masak-masak mana yang cocok dan sesuai kriteria. Begitu juga saat menentukan calon penjabat gubernur.
" Sebuah proses pengambil keputusan sama dengan kita pacaran, satu dua calon, pilih A kenapa pilih A kan sulit memberikan jawaban, itu namanya diskresi pengambil keputusan kenapa si a b atau c. Tapi menurut pengamatan saya yang jelas Pak Iriawan yang pertama dia memang memiliki atau menguasai, dia juga adalah putra Sunda, pernah memiliki pengalaman sebagai Kapolda, tahu seluk beluk Jabar," katanya.
Dan yang harus diingat, kata dia, yang namanya Kapolda, pasti hubungannya dengan pelayanan pemerintahan. Ia yakin Iriawan bisa memahami. Jadi dari sisi kompetensi tak usah diragukan. Pemerintah tentunya sebelum mengangkat menelaah dulu dari sisi kompetensi calon penjabat. Tidak asal pilih.
" Tapi tentunya ada pertimbangan lain, banyak sekali dalam mengambil keputusan. Banyak, berbagai pertimbangan. Yang jelas hari ini dilantik, hari ini Minggu tenang, hari ini adalah proses Pilkada dan kita sudah yakin seyakin yakinnya bahwa pak Iriawan bisa netral," ujarnya.
Sumarsono juga hakul yakin dengan komitmen seluruh pejabat Kemendagri yang ditempatkan jadi penjabat untuk tak memihak dalam Pilkada. Lebih baik, awasi saja kinerja seluruh penjabat gubernur, termasuk Komjen Iriawan.
" Kita lihat nanti di lapangan, kita pantau bersama performence seorang Iriawan," kata dia.
# Gan | Humas Kemendagri
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment