Jeddah(ARAB SAUDI).BM- Pemerintah Arab Saudi, melalui pengumuman Kementerian Dalam Negeri pada 29 Mei 2021, telah mencabut larangan masuk bagi 11 (sebelas) negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Irlandia, Jepang, Jerman, Perancis, Persatuan Emirat Arab, Portugal, Swedia, dan Swiss.
Sebelumnya, pada Februari 2021 Arab Saudi untuk sementara melarang masuk mereka yang datang dari 20 negara termasuk 11 negara tersebut.
Sebagaimana pengumuman larangan masuk pada awal Februari 2021, keputusan pencabutan kali ini juga didasarkan pada penilaian Arab Saudi atas perkembangan kasus Covid-19 secara global.
Ketentuan tersebut berlaku mulai 30 Mei 2021 pukul 01.00 waktu Arab Saudi atau pukul 05.00 WIB.
Sementara itu, sembilan (9) negara masih tetap belum diperbolehkan masuk ke Arab Saudi yaitu Afrika Selatan, Argentina, Brazil, India, Indonesia, Lebanon, Mesir, Pakistan, dan Turki.
Keputusan ini akan terus ditinjau dari waktu ke waktu dengan memperhatikan perkembangan terakhir di masing-masing negara.
Kebijakan tersebut tidak terkait dengan keputusan pelaksanaan haji. Kepastian pelaksanaan haji masih menunggu pengumuman resmi lebih lanjut dari Pemerintah Arab Saudi.
Apa saja upaya pemerintah Indonesia/Perwakilan Indonesia di Arab Saudi terkait kebijakan tersebut?
* Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan di Arab Saudi telah dan akan terus meyakinkan Pemerintah Arab Saudi agar segera mencabut pelarangan masuk sementara tersebut bagi Indonesia.
* Perwakilan RI di Arab Saudi telah melakukan koordinasi dan korespondensi kepada instansi terkait setempat seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah, dan GACA.
Diakhir pengumuman KJRI Jeddah berharap disampaikan untuk dapat diketahui dan dipahami bersama.
KJRI Jeddah dalam pengumuman tersebut juga mengatakan, "Dalam keadaan darurat para WNI KJRI Jeddah dapat menghubungi Call Center KJRI Jeddah di nomor +966 50 360 9667", tutup pengumuman tersebut.
Baca Juga
#Gan | KJRI Jeddah
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment