Padang(SUMBAR).BM- Kapolda Sumbar, Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, M.H., memimpin apel gelar pasukan BKO Pengamanan pemungutan suara Pilkada tahun 2020 pada Polres sejajaran Polda Sumbar, Senin (07/12/2020).
Apel gelar pasukan ini diselenggarakan bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana sebelum di terjunkan untuk melaksanakan pengamanan pada tahap pemungutan suara sehingga Pilkada tahun 2020 dapat terselenggara dengan aman, damai dan kondusif.
"Apel gelar pasukan ini merupakan representasi atas tanggung jawab dan amanah dari negara dan masyarakat demi menjamin keamanan, ketertiban dan suksesnya proses pemungutan suara di wilayah Polda Sumatera Barat," terang Kapolda.
Dalam pengamanan Pemilu tahun ini, Polda Sumbar mengamankan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota di 13 Kabupaten Kota dengan melibatkan kekuatan sebanyak 6.560 personel yang terdiri dari personel BKO Polda sebanyak 1.234 dan personel Polres sebanyak 5.008.
Pada tahap pemungutan suara Pilkada tahun 2020 ini terdapat 12.548 TPS yang tersebar pada 179 Kecamatan, 1.158 Kelurahan/Desa/Nagari.
"Dari jumlah TPS tersebut terdapat 12.003 TPS Aman, 506 TPS Rawan, 27 TPS Sangat Rawan dan 12 TPS Khusus dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3.880.361 orang," jelas Kapolda.
Jelang Pilkada tentunya tidak luput dari upaya-upaya yang tidak terpuji, adanya Hate Speech, Hoax, Black Campaign, Money Politics dan gangguan lain selama tahapan Pilkada yang akan merusak kondusifitas. "Segera identifikasi dan antisipasi setiap kerawanan yang sewaktu-waktu akan muncul, setiap daerah memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda, lakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan kearifan lokal," tegas Kapolda.
"Berdayakan masyarakat sebagai basis deteksi potensi gangguan kerawanan Pilkada, dan ajak untuk turut serta menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid ini," tutup Kapolda.(*)
Baca Juga
# Gan | Humas Polda Sumbar
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment