Sejumlah Nama Siap Pimpin DPD LPM Kota Padang
Padang(SUMBAR).BM- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang telah selesai masa baktinya diharuskan untuk menyelenggarakan musyawarah daerah (Musda). Penyelenggaraan Musda salah satu agendanya adalah pergantian pengurus dan mengevaluasi hasil program kerja kepengurusan yang telah dilaksanakan selama satu periode atau lima tahun. Selain itu, terpilihnya kepengurusan baru tentunya akan membuat program kerja selanjutnya.
Demikian disampaikan Ketua DPD LPM Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) H Afrizal SH MH. Menurutnya, semuanya adalah amanat dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPM yang sifatnya wajib dan dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi.
“Kita sudah menyampaikan surat edaran ke DPD LPM Kabupaten/Kota untuk wajib melaksanakan Musda. Hal ini tidak saja bagi DPD yang sudah habis masa kepengurusannya, tapi juga DPD Kabupaten/Kota yang tidak aktif namun masih lama masa bakti kepengurusan untuk segera Musda,” ujar Afrizal yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar itu.
Ditegaskan afrizal, diwajibkannya untuk Musda mengingat DPD LPM Kabupaten/Kota merupakan koordinator dan perpanjangan tangan LPM Kecamatan, Nagari, Desa maupun Kelurahan di daerahnya.
“Sangat aneh rasanya jika LPM Kabupaten dan Kota tidak berdaya, disisi lain LPM Nagari, Desa dan Kelurahan sangat berharap pembinaan yang kontiniu secara intemal,” kata Afrizal.
Sementara itu, Sekretaris DPD LPM Provinsi Sumbar Irwandi Wals Dt Rajo Lelo mengatakan, ada 12 Kabupaten/Kota yang harus melaksanakan Musda sampai akhir tahun 2019 ini. Diantaranya memang disebabkan sudah habis masa bakti kepengurusan dan adanya DPD LPM Kabupaten/Kota yang tidak aktif sama sekali.
“Meskipun sudah dilakukan himbauan-himbauan, DPD LPM Provinsi Sumbar akan memberikan tenggang waktu sampai minggu ketiga September 2019 ini. Jika tidak juga mempersiapkan penyelenggaraan Musda akan dilakukan pengambil alihan dengan penunjukan Pelaksana Tugas yang akan menyiapkan Musda di daerah tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan,” tukas Irwandi.
Menindak lanjuti himbauan dan edaran tersebut, hingga saat ini sudah ada beberapa Kabupaten/Kota yang menyatakan siap untuk melaksanakan Musda. Salah satunya DPD LPM Kota Padang yang sudah habis masa bakti kepengurusannya sejak beberapa bulan yang lalu.
Salah seorang Ketua LPM di Kecamatan Pauh Jamasri SE mengatakan, adanya keterlambatan Musda DPD LPM Kota Padang bukan disengaja. Namun pada saat yang bersamaan adanya kegiatan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).
“Adanya Pileg dan Pilpres yang cukup menyita tenaga dan pikiran pengurus LPM untuk mensukseskan perhelatan demokrasi tersebut. Kita berharap rencana Musda tanggal 20 September ini tidak terundur lagi,” imbuhnya.
Dari pantauan beredar sejumlah nama-nama calon Ketua DPD LPM Kota Padang. Sesuai aspirasi LPM Kelurahan diantaranya ada nama Jumadi SH, Nofi Sastra, Zalmadi S Hum, Irwan Basyir dan Mahdianur Musa. Nama-nama calon Ketua DPD tersebut masing-masing punya kekuatan dan latar belakang yang akan mampu memajukan LPM Kota Padang ke depan.
Zalmadi S Hum, salah seorang bakal calon yang disebut-sebut ketika dimintakan konfirmasinya menyatakan, jika memang dirinya diberikan kepercayaan akan siap memimpin dan membawa LPM di Kota Padang ke arah yang lebih baik. Namun semuanya tergantung dari LPM Kelurahan yang memiliki hak suara dalam pemilihan nantinya.
“Tergantung kawan-kawan di kecamatan saja yang punya hak suara. Tentu saja berdasarkan aspirasi LPM Kelurahan, karena bagaimanapun juga harus diperjuangkan dan dibina adalah program LPM Kelurahan yang selama ini sebagai pelaksana kegiatan operasional ditengah-tengah masyarakat bersama mitranya Pemerintah Kelurahan,” tukas Zalmadi yang merupakan anggota DPRD Kota Padang dari Partai Berkarya. (*)
Demikian disampaikan Ketua DPD LPM Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) H Afrizal SH MH. Menurutnya, semuanya adalah amanat dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPM yang sifatnya wajib dan dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi.
“Kita sudah menyampaikan surat edaran ke DPD LPM Kabupaten/Kota untuk wajib melaksanakan Musda. Hal ini tidak saja bagi DPD yang sudah habis masa kepengurusannya, tapi juga DPD Kabupaten/Kota yang tidak aktif namun masih lama masa bakti kepengurusan untuk segera Musda,” ujar Afrizal yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar itu.
Ditegaskan afrizal, diwajibkannya untuk Musda mengingat DPD LPM Kabupaten/Kota merupakan koordinator dan perpanjangan tangan LPM Kecamatan, Nagari, Desa maupun Kelurahan di daerahnya.
“Sangat aneh rasanya jika LPM Kabupaten dan Kota tidak berdaya, disisi lain LPM Nagari, Desa dan Kelurahan sangat berharap pembinaan yang kontiniu secara intemal,” kata Afrizal.
Sementara itu, Sekretaris DPD LPM Provinsi Sumbar Irwandi Wals Dt Rajo Lelo mengatakan, ada 12 Kabupaten/Kota yang harus melaksanakan Musda sampai akhir tahun 2019 ini. Diantaranya memang disebabkan sudah habis masa bakti kepengurusan dan adanya DPD LPM Kabupaten/Kota yang tidak aktif sama sekali.
“Meskipun sudah dilakukan himbauan-himbauan, DPD LPM Provinsi Sumbar akan memberikan tenggang waktu sampai minggu ketiga September 2019 ini. Jika tidak juga mempersiapkan penyelenggaraan Musda akan dilakukan pengambil alihan dengan penunjukan Pelaksana Tugas yang akan menyiapkan Musda di daerah tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan,” tukas Irwandi.
Menindak lanjuti himbauan dan edaran tersebut, hingga saat ini sudah ada beberapa Kabupaten/Kota yang menyatakan siap untuk melaksanakan Musda. Salah satunya DPD LPM Kota Padang yang sudah habis masa bakti kepengurusannya sejak beberapa bulan yang lalu.
Salah seorang Ketua LPM di Kecamatan Pauh Jamasri SE mengatakan, adanya keterlambatan Musda DPD LPM Kota Padang bukan disengaja. Namun pada saat yang bersamaan adanya kegiatan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).
“Adanya Pileg dan Pilpres yang cukup menyita tenaga dan pikiran pengurus LPM untuk mensukseskan perhelatan demokrasi tersebut. Kita berharap rencana Musda tanggal 20 September ini tidak terundur lagi,” imbuhnya.
Dari pantauan beredar sejumlah nama-nama calon Ketua DPD LPM Kota Padang. Sesuai aspirasi LPM Kelurahan diantaranya ada nama Jumadi SH, Nofi Sastra, Zalmadi S Hum, Irwan Basyir dan Mahdianur Musa. Nama-nama calon Ketua DPD tersebut masing-masing punya kekuatan dan latar belakang yang akan mampu memajukan LPM Kota Padang ke depan.
Zalmadi S Hum, salah seorang bakal calon yang disebut-sebut ketika dimintakan konfirmasinya menyatakan, jika memang dirinya diberikan kepercayaan akan siap memimpin dan membawa LPM di Kota Padang ke arah yang lebih baik. Namun semuanya tergantung dari LPM Kelurahan yang memiliki hak suara dalam pemilihan nantinya.
“Tergantung kawan-kawan di kecamatan saja yang punya hak suara. Tentu saja berdasarkan aspirasi LPM Kelurahan, karena bagaimanapun juga harus diperjuangkan dan dibina adalah program LPM Kelurahan yang selama ini sebagai pelaksana kegiatan operasional ditengah-tengah masyarakat bersama mitranya Pemerintah Kelurahan,” tukas Zalmadi yang merupakan anggota DPRD Kota Padang dari Partai Berkarya. (*)
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment