Kemendagri Dukung Kapolri Menjamin 'Netralitas Aparat'

JAKARTA.BM- Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh tindakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang tak ada toleransi dalam menjamin netralitas aparat kepolisian. Netralitas aparat, baik TNI, Polri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) memang menjadi hal yang krusial.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan itu di Jakarta, Kamis (21/6). Bahtiar yakin, Kapolri tak main-main dalam menjamin netralitas aparatnya. Jika memang benar kasus di Maluku itu terkait dengan masalah netralitas aparat, tindakan Kapolri sudah tepat dan tegas. Pihaknya respek atas ketegasan Kapolri.

" Tentu kami respek dan mendukung atas ketegasan Pak kapolri yang menegakkan hukum Pilkada. Karena    sesuai UU Pilkada seluruh aparatur negara, pemda dan penyelemggara tanpa terkecuali wajib netral.   Aparatur harus mampu mengayomi seluruh kontestan," katanya.

Karena itu menurut Bahtiar, tak usah meragukan lagi komitmen Kapolri dalam menjamin netralitas aparatnya. Pemerintah sendiri juga akan bersikap tegas jika memang ada ASN yang tak netral. Sanksinya bagi yang tak netral sudah jelas. Jadi tak main-main lagi.

Seperti diketahui Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin mendadak diganti. Polri sendiri menyatakan Wakapolda Maluku bukan dicopot tapi dimutasi. Mengenai adanya isu ketidaknetralan Wakapolda, pihak Polri lewat Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, itu perlu ditanyakan lebih lanjut ke Propam Polri. Sebab itu tanahnya Polri.

# Gan | Humas Kemendagri