Inilah Rekam Jejak Kerja Ditjen Bangda dan Ditjen Polpum Kemendagri di 2017

JAKARTA.BM- Tahun 2018, tinggal menunggu hitungan jam. Tepat nanti pukul 00.00, tahun 2017 akan berlalu. Bagi Kementerian Dalam Negeri, tahun baru adalah tahun tantangan. Tahun kerja yang lebih keras lagi. Tahun baru, adalah tahun dengan semangat baru. Di tahun anyar, pelayanan harus lebih baik dari sebelumnya. Dibutuhkan tekad, komitmen dan kerja keras. Sehingga Kemendagri tetap menjadi kementerian yang bekerja.

Tentu, sudah banyak yang dikerjakan Kemendagri di tahun 2017 yang bakal segera dilewati. Berikut catatan kerja Kemendagri sepanjang tahun 2017, berdasarkan kerja setiap komponen.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Menurut Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda), Diah Indrajati, banyak yang telah dikerjakan Ditjen yang dipimpinnya. Salah satunya adalah, dukungan Kemendagri dalam mensukseskan program sejuta rumah. Seperti diketahui kata dia, target nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2014-2019 permasalahan perumahan akan diselesaikan lewat beberapa program. Program-progran tersebut yakni program penyediaan hunian layak sewa atau huni dengan target 2,2 juta, penanganan rumah tidak layak huni dengan target 1,5 juta dan pengentasan kawasan kumuh untuk mencapai kota tanpa kumuh dengan target 38.431 hektare.

Bidang perumahan ini, kata Diah, jika  merujuk pada UU Pemda, adalah urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang dibagi kewenangannya antar tingkatan susunan pemerintahan. Jadi, perlu komitmen bersama antara pemerintah, pemda baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota. Tapi, Diah mengakui secara umum program sejuta rumah belum cukup menggembirakan. Ada beberapa hal yang jadi kendala di antaranya aspek perizinan, penyediaan lahan atau ketersediaan anggaran atau skema pembiayaan. Maka untuk mengakselerasi program sejuta rumah telah diterbitkan PP Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

"Kemendagri juga berdasarkan kewenangan Mendagri telah menerbitkan surat edaran Mendagri Nomor 648/1062/SJ tentang percepatan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di daerah. Ini sebagai upaya percepatan diseminasi kebijakan di daerah sebelum diterbitkannya Permendagri yang memiliki kedudukan hukum lebih kuat pada tahap implementasi," ujarnya.

Program lainnya yang didukung Kemendagri adalah pelaksanaan program Kabupaten/Kota Sehat atau KKS. Menurut Diah, terkait itu ada  penghargaan Swasti Saba yang diberikan kepada daerah. Kata dia, ini  merupakan kerjasama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Kesehatan. Kerjasama ini telah dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor: 34 Tahun 2005, Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Sehat. Secara teknis pelaksanaan KKS melibatkan kementerian dan lembaga teknis dan Kemendagri sebagai pembina umum pemerintah daerah. Keterlibatan Kemendagri selama pelaksanaan KKS, mulai dari melakukan bedah dokumen, verifikasi lapangan, sampai dengan menetapkan hasil bagi daerah yang akan mendapat penghargaan Swasti Saba. Kerja tersebut dilakukan bersama Kementerian Kesehatan. Dan,  sejak pertama dilaksanakan penganugerahan Swasti Saba, pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Kemendagri dan Kemenkes.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah salah satu direktorat yang terkait erat dengan bidang politik dan pemerintahan umum, khususnya politik dalam negeri. Ini salah satu direktorat sosial politiknya Kemendagri.

Menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo, banyak capaian kerja yang telah dilakukan direktorat yang dipimpinnya. Salah satu yang paling penting adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Direktorat yang dipimpinnya menjadi leader dalam penyusunan regulasi yang akan jadi payung hukum Pemilu nasional serentak tahun 2019. Soedarmo sendiri bersyukur, setelah melalui dinamika yang ada UU Penyelenggaraan Pemilu bisa disahkan pada  21 Juli 2017.

Capaian kinerja lainnya yang masih terkait dengan dukungan Kemendagri terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, adalah fasilitasi kerja tim seleksi calon penyelenggara pemilu. Soedarmo sendiri dalam tim seleksi menjabat sebagai sekretaris. Soedarmo merasa puas, kerja tim seleksi berjalan lancar hingga dilantiknya anggota KPU dan Bawaslu.

Sementara yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan, kata Soedarmo, Kemendagri telah mengeluarkan sejumlah regulasi di tahun 2017. Peraturan yang dikeluarkan pada 2017, antara lain, Pemendagri no 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Indivasi (Siormas) dan  Pemendagri 58 tahun 2017 tentang Kerja Sama Kemendagri dan pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan badan lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum. Dan, di tahun 2017, salah satu capaian penting terkait Ormas adalah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU.

Ditjen Polpum juga lanjut Soedarmo telah membuat sistem informasi politik dalam negeri.  Sistem ini diharapkan akan menjadi kebutuhan informasi aktual politik untuk deteksi dini dan menjaga stabilitas politik nasional. Capaian lainnya di 2017, adalah tentang peningkatan dana bantuan partai. Seperti diketahui, pemerintah telah menyepakati untuk menaikan dana bantuan partai dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1000 rupiah. Ditjen Polpum sendiri telah menyelesaikan draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada parpol yang kini tinggal disahkan saja.

Penguatan wawasan kebangsaan juga menjadi fokus Ditjen Polpum sepanjang tahun 2018. Terkait ini, pihaknya telah melakukan pola kerjasama forum pendidikan wawasan kebangsaan. Kerjasama ini dilakukan dengan menggandeng Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) pada 30 provinsi dan 58 kabupaten dan kota. Juga telah dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan pada 30 provinsi dan 319 kabupaten dan kota. Lalu, pembentukan  Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada 34 provinsi dan 365 kabupaten dan kota. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada 32 povinsi dan 375 kabupaten dan kota. Forum lainnya yang telah dibentuk adalah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di  32 provinsi. Serta pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

" Ditjen Polpum juga sedang menyusun database partai politik di seluruh Indonesia," katanya.

Menurut Soedarmo, database ini sangat penting sebagai data pendukung untuk penguatan dan konsolidasi demokrasi. Ia telah meminta seluruh jajaran aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah aktif menginput database partai. Tujuan dari penyusunan database partai politik itu sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan data partai yang telah terdaftar di Indonesia. Database ini  nanti akan menyediakan data pengurus partai politik dari tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten atau kota, jumlah bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, jumlah kader partai politik yang menjadi anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten atau kota, serta jumlah kepala daerah yang diusung oleh partai politik.

#Gan/ Humas Kemendagri