Inilah Rekam Jejak Kerja Ditjen Bina PMD dan Ditjen Bina Adwil Kemendagri di 2017

JAKARTA.BM- ahun 2018, tinggal menunggu hitungan jam. Tepat nanti pukul 00.00, tahun 2017 akan berlalu. Bagi Kementerian Dalam Negeri, tahun baru adalah tahun tantangan. Tahun kerja yang lebih keras lagi. Tahun baru, adalah tahun dengan semangat baru. Di tahun anyar, pelayanan harus lebih baik dari sebelumnya. Dibutuhkan tekad, komitmen dan kerja keras. Sehingga Kemendagri tetap menjadi kementerian yang bekerja.

Tentu, sudah banyak yang dikerjakan Kemendagri di tahun 2017 yang bakal segera dilewati. Berikut catatan kerja Kemendagri sepanjang tahun 2017, berdasarkan kerja setiap komponen.

Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bagi Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen Bina PMD), salah satu fokus kerja di tahun 2017, dan juga nanti di tahun 2018, memastikan pengelolaan dana desa bisa optimal. Dana desa, merupakan program penting pemerintah, dalam mewujudkan tekad membangun Indonesia dari pinggiran. Sudah banyak yang dikerjakan dalam mendukung itu. Salah satunya adalah lewat dukungan regulasi. Menurut Dirjen Bina PMD, Nata Irawan, sepanjang 2017, terkait desa, Kemendagri telah mengeluarkan sejumlah peraturan salah satunya adalah telah ditetapkan Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

"Juga telah ditetapkan Keputusan Bersama Mendgari, Menkeu, dan Menteri Desa Nomor 900/5356/SJ, No.959/KMK.07/2015, No. 49 tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa tahun 2015," kata Nata.

Selain itu, Kemendagri juga,  kata Nata sudah melakukan asistensi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa di daerah di 5 provinsi, 15 kabupaten, 42 desa. Mereka yang diasistensi adalah Sekdes dan Bendahara Desa. Di tahun 2017 juga lanjut Nata, telah disusun pedoman umum kodefikasi aset desa dan sosialisasi kebijakan terkait pengelolaan aset desa di 10 provinsi dan 10 kabupaten/kota.

Di luar itu, Kemendagri juga kata Nata terus mendorong implementasi
sistem keuangan desa (Siskeudes) yang  dikelola Bendahara Desa. Dan, data per 31 Agustus 2017 sudah 40.664 Desa yang  telah mengimplentasikan sistem tersebut. Pihaknya juga tengah menyusun visualisasi modul pelatihan kapasitas aparatur desa untuk wilayah timur Indonesia yang mencakup Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Modul pelatihan kapasitas aparatur desa ini menggunakan karakter dan bahasa lokal. Sehingga memudahkan aparatur desa di wilayah Papua, Papua Barat dan NTT.  Diharapkan dengan adanya modul khusus itu, mampu meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

" Kami juga terus mendorong pengembangan dan penerapan aplikasi sistem keuangan desa bekerja sama dengan BPKP dan penyediaan manual tata cara penyusunan RAPBDesa dan APBDesa, serta pilot project implementasi dana desa dan RAPBDes dengan pola data sering pendampingan pengelolaan dana desa," kata Nata.

Terkait pelatikan aparatur desa, kata Nata, pihaknya terus meningkatkan  jumlah aparatur dalam pelatihan bidang  tata kelola pemerintahan desa. Pelatihan ini melibatkan aparatur pun dan provinsi sebagai  master trainer.

"Ini  bertambah dari 460 menjadi 760 orang. Aparatur pusat, provinsi, kabupaten dan kota sebagai pelatih PTPD bertambah dari 521 menjadi 1.695 orang dan aparatur kecamatan sebagai PTPD bertambah dari 1.669 menjadi 4.069 orang," kata Nata.

Ditjen PMD juga lanjut Nata, terus  meningkatkan jumlah Desa di seluruh Indonesia yang menerapkan Siskeudes. Sistem ini sangat penting untuk efektivitas pengelolaan keuangan desa. Sistem ini didukung Binwas oleh APIP daerah. " Akan ditingkatkan dari sebanyak 12.000 desa bisa mencapai  52.664 desa," katanya.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Di tahun 2017, telah banyak kebijakan dan program yang telah dilakukan Ditjen Bina Admistrasi Kewilayahan Kemendagri (Ditjen Adwil). Menurut Dirjen Adwil Kemendagri, Eko Subowo,  pihaknya telah memfasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran (Damkar). Terkait itu, Kemendagri juga telah membangun pusat pelatihan bagi petugas Damkar di Rokan Hilir, Riau. Dan, sebanyak 2.942 personil Damkar telah mendapat pelatihan untuk  memenuhi standar kompetensi.

"Pendidikan serta pelatihan para petugas damkar ini sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah," katanya.

Sementara menyangkut sengketa batas  daerah, kata Eko, selama 3 tahun, Kemendagri telah menyelesaikan 453 segmen penegasan batas daerah. Penyelesaian penegasan batas wilayah ini bagian dari percepatan program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama tiga tahun. Eko juga merinci, dari  977 segmen batas antar daerah (162 segmen batas antar provinsi dan 815 segmen batas antar kabupaten/kota), Kemendagri telah menyelesaikan sebanyak 453 segmen.

"Rinciannya 78 segmen batas antar provinsi dan 375 segmen batas antar kabupaten atau kota) yang ditetapkan dengan 364 Permendagri, sebanyak 355 segmen dalam proses tahapan penegasan batas daerah dan 169 segmen belum dilakukan penegasan batas daerah," tuturnya.

Program lainnya yang telah dilansir pada 2017, kata Eko adalah  "Gerakan Satpol PP Menuju Indonesia Ramah". Gerakan ini berdasarkan Perpres No.12 tahun 2016 dan Instruksi Mendagri No. 331.1/8024/SJ tahun 2017. Pencapaian lainnya terkait dengan  penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Program PATEN ini  ditargetkan bisa diterapkan secara menyeluruh di seluruh kecamatan yang ada di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan, agar PATEN bisa diterapkan di seluruh kecamatan di Indonesia.

"Dari 514 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, sebanyak 185 daerah telah menerapkan PATEN. Targetnya, dari tahun 2016 sampai dengan 2019, sebanyak 160 kabupaten dan kota sudah menerapkan PATEN,” kata Eko.

Pencapaian kinerja Ditjen Adwil lainnya, kata Eko, menyangkut pembakuan nama pulau. Kata dia, sudah  banyak pulau yang telah dibakukan dan dilaporkan ke PBB. Dari 17.509 pulau, yang sudah dibakukan sampai Agustus 2017, mencapai 16.056 pulau. Jumlah 17.504 pulau itu sendiri mengacu pada jumlah pulau yang termuat dalam UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Eko juga membeberkan, dari tahun 2012 Kemendagri dan kementerian terkait telah melakukan verifikasi dan membakukan sejumlah 13.466 pulau di 33 provinsi di Indonesia. Bahkan telah melaporkan itu pada Konvensi ke 10 The United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) di New York, Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Kemendagri bersama dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI AL dan Lapan atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, juga telah memverifikasi serta membakukan nama pulau.

#Humas Kemendagri