Dirjen Pemdes Kemendagri: TP PKK Diharapkan Jadi Mitra Desa dalam Penurunan Stunting

JAKARTA.BM- Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengharapkan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) menjadi mitra pemerintah dalam mendukung program percepatan penurunan angka stunting hingga ke tingkat desa. Harapan itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi TP PKK dalam rangka Mendorong Sinergisitas Kebijakan Perencanaan Program Gerakan PKK yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/12/2021).

Peran ini dibutuhkan mengingat Gerakan PKK bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Yusharto menjelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial, serta paparan infeksi berulang dalam 1000 hari pertama usia seorang bayi. Gejala yang dialami, yakni memiliki tubuh pendek karena unsur-unsur gizi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan normal tidak terpenuhi.

Di lain sisi, stunting, kata dia, merupakan salah satu persoalan kesehatan yang terjadi hingga ke tingkat desa, sehingga perlunya upaya pencegahan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mempercepat penurunan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensinya tertinggi.

 “Stunting ini merupakan salah satu kegiatan yang berada pada sektor kesehatan yang menjadi sangat-sangat prioritas untuk dilaksanakan di tingkat desa,” katanya.

Mengatasi persoalan stunting, kata Yusharto, Pemerintah terus memperbaiki akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita. Pemerintah juga mendorong aspek promotif dan edukasi bagi para ibu hamil, sehingga pemahaman terhadap stunting dihayati oleh masyarakat di tingkat desa.

Selanjutnya, dilakukan pula program sosial yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan stunting di desa. Upaya itu di antaranya memberi suplementasi gizi, promosi ASI eksklusif, pendidikan, hingga kebutuhan akan air bersih dan sanitasi.

Program lainnya, lanjut Yusharto, yaitu mendukung ketahanan pangan dan pemberian bantuan non-pangan, pembinaan ionisasi dengan pemanfaatan garam, lalu keamanan pangan, melaksanakan kursus calon pengantin, pendidikan kesehatan dan gizi, pemberian dana insentif daerah, serta dengan pemaksimalan Dana Desa.

“Semua program ini muaranya nanti ke desa dan dapat diikuti oleh ibu-ibu Tim Penggerak PKK yang ada di (tingkat) provinsi sampai dengan (di tingkat) desa,” tuturnya.

Yusharto menegaskan, peran TP PKK sangat dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat, terutama dalam memaksimalkan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Sebab upaya mempercepat penurunan stunting harus dilakukan dengan pendekatan lintas sektor termasuk TP PKK. Dengan demikian, pencegahan terhadap stunting dapat diwujudkan.

“Pendekatan untuk stunting ini harus lintas sektor, dengan demikian kita membutuhkan kementerian yang lain untuk bisa bekerja bersama memanfaatkan Dana Desa yang ada itu untuk melakukan pencegahan terhadap stunting,” tandasnya.

 

Baca Juga

#Gan | Kemendagri