JAKARTA.BM- Bareskrim Polri memanggil Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani. Ahmad Yani dijadwalkan diperiksa pada 3 November 2020.
"Info dari penyidik demikian," ungkap Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono, S.I.K., M.Hum., saat dimintai konfirmasi, Minggu (1/11/20).
Brigjen Pol. Awi menyatakan Ahmad Yani akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang menjerat Anton Permana.
"Sebagai saksi dari tersangka AP (Anton Permana)," jelas Brigjen Pol. Awi.
Untuk diketahui, penyidik Bareskrim Polri sempat menunda pemanggilan Ketua Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani. Pemanggilan ditunda karena penyidik tengah fokus pada hal lain.
"Penyidik kemarin konsentrasi terkait dengan proses hukumnya, sehingga masih ditunda dulu," jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Senin (26/10).(*)
# Gan | Humas Polri
"Info dari penyidik demikian," ungkap Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono, S.I.K., M.Hum., saat dimintai konfirmasi, Minggu (1/11/20).
Brigjen Pol. Awi menyatakan Ahmad Yani akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang menjerat Anton Permana.
"Sebagai saksi dari tersangka AP (Anton Permana)," jelas Brigjen Pol. Awi.
Untuk diketahui, penyidik Bareskrim Polri sempat menunda pemanggilan Ketua Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani. Pemanggilan ditunda karena penyidik tengah fokus pada hal lain.
"Penyidik kemarin konsentrasi terkait dengan proses hukumnya, sehingga masih ditunda dulu," jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Senin (26/10).(*)
Baca Juga
# Gan | Humas Polri
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment