Begini Konsep Insentif Pengangguran Pada Kartu Pra-Kerja

Benangmerahnews.com
Penerbitan Kartu Pra-Kerja masih sebatas wacana. Jajaran kabinet kerja menyatakan masih mengkaji konsep anggaran serta peruntukan dari kartu yang menjadi program kerja calon petahana Joko “Jokowi” Widodo itu.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan salah satu aspek yang menjadi poin penting dalam kajian adalah opsi pemberian insentif kepada pengangguran.

“Kami harus melihat lagi besarannya berapa, harus mengukur kemampuan anggaran,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Secara konsep, sambung Hanif, inisiatif pemberian pelatihan yang ada pada kartu ini sebenarnya sudah dijalankan Kementerian Tenaga Kerja selama empat tahun terakhir.

Hanif menjelaskan, ide dari kehadiran kartu pra-kerja pada dasarnya bukan memberi fasilitas bagi pengangguran. Namun, persoalan utamanya adalah pembekalan kemampuan (skill) kepada calon pekerja.

“Karena data penciptaan lapangan kerja selama empat tahun ini kan sudah mencapai 10,5 juta lapangan kerja. Dengan kata lain, sudah melampaui target awal penciptaan lapangan kerja sebanyak 10 juta selama lima tahun. Tapi, kenapa masih ada juga pengangguran? Karena ada skill gap, jadi ketimpangan skill yang jadi masalah,” jelas Hanif.

Merujuk data yang dimilikinya, angkatan kerja saat ini mencapai 131 juta orang. Dari jumlah tersebut, 58 persennya adalah lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Dengan kata lain, dari 10 orang, maka enam orang lulusan di antaranya adalah SD-SMP, kemudian tersisa empat lainnya yang merupakan lulusan dari SMA/SMK/D1/D3/S1.

“Mismatch kita 63 persen. Kalau dari empat orang, kira-kira berarti 3 gugur. Berarti dari 10 orang hanya 1 yang berpendidikan baik dan sesuai dengan pasar kerja. Inilah kenapa jawabannya menjadi skill,” ucapnya.

Adapun jika kartu pra-kerja terwujud, maka konsep pemberian insentif tidak akan turun begitu saja. Hanif mengambil contoh pekerja yang baru terkena PHK. Pekerja itu harus melalui dua masa waktu sebelum akhirnya mendapatkan insentif.

Pertama, masa dia memperbaiki kemampuan, entah itu upgrade atau mengganti kemampuannya. Kedua, setelah memiliki kemampuan, maka dia membutuhkan waktu tambahan untuk mencari kerja.

Pada saat itulah, dana pra-kerja bisa dicairkan. “Pada dua masa itu, keluarganya siapa yang urus? Itu maksudnya kenapa insentif-insentif itu diperlukan,” tukasnya.

Kendati demikian, Hanif memastikan bahwa program Kartu Pra-Kerja belum akan masuk dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2020.

“Pak Jokowi pidato sebagai apa? Kalau sebagai capres, berarti tunggu saja setelah beliau menang, kan?” tandas politisi PKB ini.

Senada dengan Hanif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan bahwa tiga kartu baru yang dijanjikan Jokowi dalam kampanye belum akan diakomodir dalam perencanaan anggaran tahun 2020.

Ketika kembali ditanyakan apakah program-program tersebut bakal membebani anggaran, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan dirinya bakal memperketat penggunaan anggaran negara agar tidak terjadi kebocoran.

“Oh..kami akan tetap (menjaga). Kan APBN secara besar akan tetap dijaga secara hati-hati,” kata Sri Mulyani.

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Badan Pusat Statistik menunjukkan ada penurunan angka pengusaha pada periode 2005 hingga 2017.

Angka pengusaha pada semester pertama 2005 mencapai 39,3 persen dari total angkatan kerja. Kemudian turun menjadi 35,2 persen di semester kedua 2017. Rerata turun 0,16 poin per semester.

Buruh/karyawan/pegawai pada periode tersebut perkembangannya terus naik. Dari 24,3 persen pada semester pertama 2005, naik menjadi 37,5 persen pada semester kedua 2017. Rerata naik 0,5 poin tiap semester.

Angka pekerja keluarga/tak dibayar cukup besar. Periode 2005-2017 rerata 15,2 persen dari angkatan kerja adalah pekerja keluarga/tak dibayar. Meski lambat trennya turun, rerata turun 0,2 poin per semester.

Pekerja lepas perkembangannya naik lambat, rerata naik 0,1 poin per semester. Pekerja lepas pada semester kedua 2017 sebesar 10,2 persen, naik 1,5 poin dari semester sebelumnya.

Tingkat pengangguran terbuka trennya turun, rerata turun 0,19 poin per semester. Pada semester kedua 2017 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5 persen, naik 0,14 poin dari semester sebelumnya. Turun 0,14 poin dari semester yang sama tahun sebelumnya.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha terdiri dari angkatan kerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

# Gan | Setkab/BPMI Setpres