 |
| Duta Besar Korea Utara 'Kim Song' |
New York(AS).BM- Korea Utara telah meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melarang tawaran Amerika Serikat untuk mengadakan pertemuan, membahas catatan hak asasi manusia Pyongyang tentang pelanggaran, karena bertentangan dengan upaya perdamaian sebelumnya.
Menurut sebuah surat yang dikirim ke majelis itu, Duta Besar Korea Utara Kim Song menyatakan 'kejutan dan penyesalan' atas dewan karena menentang tren terbaru dengan mengadakan pertemuan yang diusulkan pada 10 Desember.
Duta Besar Korea Utara menulis bahwa pertemuan itu akan 'menyerang konfrontasi, bukannya mendorong dan mempromosikan perkembangan positif yang sedang berlangsung'.
Dia menuduh AS 'berkonspirasi untuk mengundang' Kepala Negara PBB, Michelle Bachelet, mempresentasikan dewan, melaporkan pelanggaran hak asasi manusia Korea Utara.
Jika pertemuan berlanjut, itu berarti kali ke-5 dewan mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Amerika Serikat (AS) sejak 2014, mendapat sembilan suara yang diperlukan untuk pertemuan, meski ada protes dari China.
Setiap tahun, Cina meminta prosedur pemungutan suara dalam upaya untuk mencegah pertemuan, dengan alasan bahwa hak asasi manusia harus dibahas di Dewan Hak Asasi Manusia Jenewa dan bukan di Dewan Keamanan.
Pertemuan bersejarah antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un membuka dialog untuk menghentikan uji coba senjata nuklir di Semenanjung Korea antara dua negara setelah beberapa bulan memaksakan ancaman militer.
Pertemuan kedua diperkirakan akan diadakan tahun depan, tetapi Korea Utara telah mengambil beberapa langkah penting untuk menghentikan program nuklir dan rudal balistik.
Pada saat yang sama, Dewan Keamanan juga memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi terhadap Korea Utara setelah uji coba nuklir dan peluncuran rudal sebelumnya.
# Gan | AFP
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment