Mendagri Tjahjo: Tim Kemendagri ke Sulteng untuk Memastikan Penyelenggaraan Pemerintahan Tetap Berjalan

Palu(SULTENG).BM- Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan di Sulawesi Tengah (Sulteng), Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan tim yang merupakan gabungan dari seluruh direktorat di kementerian. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tim yang juga dibantu oleh para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan fokus pada  tugas pokok dan kewenangan Kemendagri.

" Oleh karena itu tim begitu di lokasi, akan  fokus melakukan hal-hal sebagai berikut, pertama melakukam pendataan aparat pemda dan DPRD yang jadi korban meninggal, hilang serta yang kehilangan keluarga, rumah dan lain-lain," kata Tjahjo di Jakarta, Minggu (7/10).

Tugas pokok kedua, lanjut Tjahjo, tim ditugaskan melakukaan pendataan infrastruktur pemerintahan yang rusak. Ia contohkan misalnya kantor-kantor  pemeritahan yang rusak atau sarana dan prasarana serta  peralatan kantor yang rusak dan lain-lain. Pendataan akan dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Sulteng, khususnya yang terkena dampak bencana seperti di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

 " Ketiga, tim ditugaskan untuk melakukan pendampingan kepada  pemda antara lain pendampingan penyusunan dan perubahan APBD,  mempertajam fokus sasaran untuk penanggulangan bencana. Perbaikan sarana dan prasarana serta pelayanan KTP elektronik," katanya.

Keempat, kata Tjahjo,  tim juga ditugaskan untuk memberikan semangat kepada aparatur pemda yang selamat. Sehingga mereka bisa kembali bekerja normal seperti masa sebelum terjadi bencana. Kelima, mendorong Pemda setempat membuat tempat-tempat pelayanan pemerintahan darurat. Misalnya jika kantor desa atau kantor lurahnya hancur,  bisa dibuat kantor lurah atau desa sementara. Dan bila misalnya  lurah atau kepala desa jadi  korban meninggal, dapat  segera tunjuk Plt Lurah dan lain-lain.

" Begitu pula jika kantor dinas dan kecamatan yang rusak dan lain-lain. Keempat,  hasil pendataan aparatur ya.g meninggal selanjutnya akan di koordinasika  dengan  Kemenpan, untuk  kemungkinan penambahan formasi penerimaan PNS baru khusus di Sulteng dan jurusan yang diterima sesuai kebutuhan di lokasi bencana," tuturnya.

Misalnya Tjahjo mencontohkan yang dibutuhkan adalah sarjana geologi, guru,  psikolog, dokter, perawat, penyuluh pertanian penyuluh perikanan dan lain-lain. Sedangkan  kalau ada angggota DPRD yang  jadi korban meninggal segera dilakukan PAW. " Hasil pendataan infrastruktur, sarana dan  prasarana serta peralatan pemerintahan yang rusak maka akan dibangun kembali dengan dukungan APBN," katanya.

Dana APBN yang dimaksud kata Tjahjo, bersumber baik dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Bidang Pemerintahan, atau menggunakan dana program  penanggulangan bencana. Untuk  itu Kemendagri akan segera berkoordinasi dengan  Menteri PUPR untuk membantu membangun kembali gedung atau kantor pemerintahan yang tahan gempa.

" Keenam,  intinya kemendagri akan mengawal dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulteng, Kabupaten Donggala, Kota paliu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong dapat kembali normal.  Kemendagri juga akan berkoordnasi dengan Menpan untuk penanganan aparat yang jadi korban.
Sedangkan untuk pembangunan kantor-kantor, sarana dan prasarana pemerintahan, akan berkoordinasi dengan Menkeu, Kepala Bappenas, Menteri PUPR dan BNPB," urai Tjahjo panjang lebar.

# Gan | Puspen Kemendagri