Makasar(SULSEL).BM- Setiap pemangku kebijakan, harus memahami area rawan korupsi. Tidak bosan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti itu. Dalam setiap kesempatan, ia selalu mengingatkan pentingnya memahami area rawan korupsi. Apalagi sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rajin turun gunung. Maka hati-hati, dan pahami area rawan korupsi.
"Sekarang KPK sedang turun ke bawah melakukan supervisi pencegahan korupsi khususnya kepada pemangku kebijakan dan kepada para calon (kepala daerah)," kata Tjahjo, usai melantik Sumarsono Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar, kemarin.
Menurut Tjahjo, turun gunungnya KPK ke bawah, dalam rangka memperkuat sistem pencegahan. Lewat supervisi, diharapkan para pemangku kebijakan dan juga calon kepala daerah paham area rawan korupsi. Dan, tak berani macam-macam. Rangkain supervisi komisi anti rasuah akan dilakukan ke berbagai daerah. Dilakukan secara bersafari.
"Sekarang mulai di Bangka Belitung, Sumsel, dan dan besok ke Lampung. Dan saya akan hadir di seluruh daerah sampai satu bulan penuh. Setidaknya sudah memberikan warning bahwa hati-hati untuk memanfaatkan anggaran negara, anggaran pemerintah, aset-aset ataupun melakukan hal hal yang berkaitan dengan politik uang," kata Tjahjo.
Intinya, pemerintah ingin membangun sistem pemerintahan yang bersih. Jika ada yang kena operasi tangkap tangan, itu resikonya sendiri. Karena sudah berulang kali diperingatkan.
"Kalau sudah OTT ya itu resiko sendiri," ujarnya.
# Gan | Humas Kemendagri
No comments:
Post a Comment