Tjahjo Kumolo Instruksikan : Cermati Gelagat yang Bakal Merusak Demokrasi

JAKARTA.BM- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satpol PP, Aparatur Sipil Negara  Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota sampai desa, untuk mencermati setiap dinamika politik yang terjadi baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Jangan sampai lengah mencatat dan mencermati setiap gelagat yang bakal merusak konsolidasi demokrasi.

Menurut Tjahjo, stabilitas keamanan dan sosial di tahun politik ini harus dijaga. Karena itu ia minta seluruh aparatur baik di pusat dan daerah, meningkat kewaspadaan. Deteksi dini mesti digalakkan dan lebih intensif lagi. Koordinasi dengan aparat keamanan harus lebih dikuatkan. Catat setiap gelagat yang dirasa akan merusak konsolidasi demokrasi. Laporkan segera ke aparat keamanan.

"Seluruh jajaran ASN  Pemda baik provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan kelurahan selalu berkoordinasi dengan kepolisian di daerah mulai dari Kapolda, Kapolres atau Kapolsek. Laporkan apabila dicermati di daerah ada gelagat-gelagat yang mengganggu konsoliadasi demokrasi nasional mulai dari Pilkada 2018 dan Pilpres," kata Tjahjo, lewat pesan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/2).

Jika ditemukan gelagat yang bisa memicu gesekan, misalnya berita hoax atau fitnah di media sosial, aparatur sipil negara, atau Kesbangpol dan Satpol PP, kata Tjahjo, mesti proaktif menyampaikan itu ke aparat berwenang. Karena salah satu tugas pemerintah daerah adalah menjaga dan menjamin keamanan serta stabilitas keamanan.

Termasuk, kata Tjahjo, kalau menemukan gelagat  adanya pusat-pusat penyimpanan narkoba, atau tempat transaksi barang haram tersebut, segera koordinasi dengan aparat. Tapi tentu deteksi dini tak asal lapor. Namun memang harus sudah punya data dan bukti kuat.

"Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas daerah dan stabilitas nasional serta memberikan jaminan keamanan ketertiban kepada masyarakat," ujar Tjahjo.

Ia sebagai Mendagri percaya, polisi bisa bekerja profesional dan cepat menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Asal cukup bukti, polisi akan cepat menindak. Setidaknya itu telah ditunjukkan Kapolri dan jajarannya sampai tingkat bawah. Dalam setiap memproses kasus, profesionalitas yang dikedepankan.

"Kami percaya kepada kepolisian dalam proses penindakan hukum dan menjaga ketertiban. Ini yang telah ditunjukkan Kapolri dengan jajaran sampai tingkat bawah. Selalu bertugas secara profesional," katanya.

Tjahjo juga mengimbau, seluruh pimpinan partai, organisasi massa, tim sukses pasangan calon di Pilkada untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian di semua tingkatan, jika ditemukan gelagat yang sudah mengarah pada upaya meracuni demokrasi. Kata Tjahjo, himbauan ini akan ia buat dalam bentuk instruksi tertulis.

"Himbauan ini juga akan dibuat dengan instruksi tertulis kepada seluruh jajaran Pemda, parpol, ormas baik untuk pusat maupun tingkat daerah," ujarnya.

# Gan | Humas Kemendagri