Program Pemerintah Pusat Harus Didukung Daerah

JAKARTA.BM- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali mengingat bahwa program strategis nasional harus didukung penuh oleh pemerintah daerah. Karena secara prinsip, pemerintah itu satu, dari presiden sampai tingkat terbawah. Semua harus satu irama.

Menteri Tjahjo mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan, apakah ada indikasi program Presiden Jokowi di DKI Jakarta terhambat oleh perubahan APBD, di Jakarta, Senin (4/12). Menurut Tjahjo secara prinsip, membangun hubungan tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah itu, titik tekannya adalah pada efektifitas dan efesiensi.  Selain untuk mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat otonomi daerah.

"Pemerintah itu satu mulai presiden sampai kepala desa,  kepala kelurahan. Setiap perencanaan program,  baik provinsi maupun kabupaten kota secara prinsip harus menjamin program strategis nasional pemerintahan yang sekarang Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla ini harus terlaksana sesuai dengan jadwal," tuturnya.

Program strategis nasional, lanjut Tjahjo,  harus seiring  dengan skala prioritas program gubernur atau  bupati dan walikota. Dalam konteks DKI Jakarta, kata dia,  wajar jika  kemarin dalam sidang paripurna DPRD, dibahas ada perubahan anggaran.  Karena tentunya RAPBD disesuaikan dngan janji politik seorang gubernur terpilih.

"Nah  yang sekarang menjadi gubernur dan wakil gubernur, adalah Pak Anies dan Pak Sandi. Itu wajar tetapi secara prinsip sebagai Mendagri punya kewenangan untuk mengoreksi sepanjang bertendensi untuk menghambat program strategis nasional," kata Tjahjo.

Tapi kata dia, jika melihat  d dari komitmen, baik itu dari gubernur dan juga  Ketua DPRD DKI Jakarta, perubahan APBD tendensinya tidak  ada indikasi yang akan  menghambat program strategis nasional. Apakah itu yang menyangkut izin atau beberapa program insfrastruktur yang sudah direncanakan Jokowi saat masih jadi gubernur  sampai sekarang jadi presiden, semuanya aman.

Soal ada beberapa peningkatan itu sah-sah saja. Tinggal nanti Kemendagri akan melihat sepanjang itu menjadi skala prioritas program Pak Anies dan didukung oleh DPRD DKI, saya kira tidak menjadi masalah," katanya.

Namun kata dia, kalau ada  program yang sifatnya mengada-ada atau ada program perencanaan yang tidak fokus,  kemungkinan Kemendagri akan mengingatkannya agar fokus. Prinsipnya, program daerah itu harus mendukung program strategis nasional. Kalau ada perubahan, tentu itu dalam kerangka  menyesuaikan dengan janji kampanye gubernur.  Termasuk dalam mendukung program anggota DPRD. Misalnya dalam menyerap aspirasi konstituen masing-masing.

"Jadi secara prinsip yang kami pahami secara umum tidak ada dan seharusnya tidak ada. Jangan ada fikiran untuk menghambat program nasional. Pusat pun juga tidak akan pernah ada pikiran untuk menghambat program daerah baik itu kabupaten kota," ujarnya.

Yang penting, kata Tjahjo,  ada sinergi antara pusat dan daerah. Selain itu, ada konektivitas antar provinsi dan juga antar kota serta kabupaten. Sehingga program itu bisa berjalan fokus. Apalagi menyangkut Jakarta, banyak masalah yang terkait dengan daerah sekitarnya. Misalnya, masalah kemacetan,  kaki lima, banjir,  transportasi umum dan area publik. Semua ini tentu harus ditangani dengan fokus.

"Sepanjang anggaran itu ada pemerintah pusat dan Kemendagri hanya mengoreksi yang masuk skala prioritas yang menyangkut aspirasi masyarakat di DKI," katanya.

Prinsipnya lanjut Tjahjo, seluruh usulan pembahasan anggaran daerah se- Indonesia itu menjadi skala prioritas. Tidak hanya DKI Jakarta,  tapi seluruh Indonesia. Yang penting skala prioritas gubernur terpilih ataupun program provinsi yang sudah disepakati dengan DPRD,  pasti Kemendagri akan setujui. Namun kalau program itu ternyata mengada-ada atau misalnya itu adalah program mercusuar saja yang tidak ada manfaatnya bagi kepentingan masyarakat, kemungkinan akan diminta untuk direvisi.

#Gan/ Humas Kemendagri