JAKARTA.BM- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan kalau Pamong Praja Muda IPDN yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (8/8) sore tadi adalah kader pelopor revolusi mental.
Sebanyak 2.014 praja lulusan IPDN ini nanti akan disebar ke berbagai daerah. Tjahjo mengatakan, di tahun pertama ini mereka terdaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Kemendagri. Ke depan, rencanannya, mereka akan bertugas di desa terpencil dan daerah perbatasan.
"Supaya siap beradaptasi, bisa menggerakkan, mengorganisasi masyarakat, serta melayani masyarakat. Mereka juga bekerja sama dengan aparatur desa," kata Tjahjo usai pelantikan Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXIV Tahun 2017, di Kampus IPDN Jatinangor.
Mereka juga, kata Tjahjo saat ditugaskan ke daerah, para praja ini tak harus bekerja di daerah asalnya. Pola pikirnya tak harus selalu melayani masyarakat di lokasi domisilinya. Karena pelayanan itu adalah untuk seluruh warga.
"Kan semua sama warga Indonesia, sehingga tak ada lagi yang berpikir hanya melayani masyarakat di daerahnya, melayani masyarakat di sukunya. Sama semua harus dilayani dengan baik," ucap Tjahjo.
Tjahjo juga meyakini kalau Pamong Praja Muda ini tidak pernah terlibat masalah selama menempuh masa pendidikan, termasuk perkelahian dan pemukulan. Ia menilai mereka tak terindikasi narkoba. Begitu juga proses masuk IPDN kini sudah dianggap bersih dari nepotisme.
"Sebab, penyaringan dilakukan dari bawah dan menggunakan sistem online. Sekarang juga sudah ketat selama empat tahun, tak ada indikasi yang narkoba, tak ada perkelahian, tak ada pemukulan," tambah dia.
Sebelumnya, Gubernur IPDN, Ermaya Suradinata mengatakan, para praja yang baru dilantik ini memang wajib turun ke masyarakat untuk mengabdi di desa-desa terpencil, pulau terluar serta daerah perbatasan Indonesia.
Penugasan ini adalah bentuk tanggungjawab pamong praja muda sebagai pelayan abdi masyarakat. Mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) yang mendapat tugas di lingkungan Kemendagri.
"Penempatan ini bentuk wujud nyata kehadiran pemerintah dalam kehidupan masyarakat," ujarnya.
Sebanyak 2.014 praja lulusan IPDN ini nanti akan disebar ke berbagai daerah. Tjahjo mengatakan, di tahun pertama ini mereka terdaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Kemendagri. Ke depan, rencanannya, mereka akan bertugas di desa terpencil dan daerah perbatasan.
"Supaya siap beradaptasi, bisa menggerakkan, mengorganisasi masyarakat, serta melayani masyarakat. Mereka juga bekerja sama dengan aparatur desa," kata Tjahjo usai pelantikan Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXIV Tahun 2017, di Kampus IPDN Jatinangor.
Mereka juga, kata Tjahjo saat ditugaskan ke daerah, para praja ini tak harus bekerja di daerah asalnya. Pola pikirnya tak harus selalu melayani masyarakat di lokasi domisilinya. Karena pelayanan itu adalah untuk seluruh warga.
"Kan semua sama warga Indonesia, sehingga tak ada lagi yang berpikir hanya melayani masyarakat di daerahnya, melayani masyarakat di sukunya. Sama semua harus dilayani dengan baik," ucap Tjahjo.
Tjahjo juga meyakini kalau Pamong Praja Muda ini tidak pernah terlibat masalah selama menempuh masa pendidikan, termasuk perkelahian dan pemukulan. Ia menilai mereka tak terindikasi narkoba. Begitu juga proses masuk IPDN kini sudah dianggap bersih dari nepotisme.
"Sebab, penyaringan dilakukan dari bawah dan menggunakan sistem online. Sekarang juga sudah ketat selama empat tahun, tak ada indikasi yang narkoba, tak ada perkelahian, tak ada pemukulan," tambah dia.
Sebelumnya, Gubernur IPDN, Ermaya Suradinata mengatakan, para praja yang baru dilantik ini memang wajib turun ke masyarakat untuk mengabdi di desa-desa terpencil, pulau terluar serta daerah perbatasan Indonesia.
Penugasan ini adalah bentuk tanggungjawab pamong praja muda sebagai pelayan abdi masyarakat. Mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) yang mendapat tugas di lingkungan Kemendagri.
"Penempatan ini bentuk wujud nyata kehadiran pemerintah dalam kehidupan masyarakat," ujarnya.
#Gan/Humas Pusat Penerangan
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment