JAKARTA.BM– Isu diskriminasi menjadi fokus utama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dalam peringatan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-72 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (17/8).
Tjahjo meminta agar seluruh jajaran di Kemendagri dan pemerintahan daerah (pemda) untuk tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan.
“Jangan diskriminasi dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” kata Mendagri dalam sambutanya seperti dibacakan Plt Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo pada Upacara Bendera memperingati kemerdekaaan RI yang ke-72, di halaman Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta (17/8).
Dia mengingatkan, saat ini masyarakat sungguh-sungguh memperhatikan nilai-nilai integritas dan etos kerja pemerintah dalam melayani publik.
Mendagri berharap, kata Hadi agar penyelenggara pemerintahan dapat menjadi teladan dan menampilkan semangat kebersamaan, bahu membahu, serta meningkatkan kepekaan dan respon terhadap perkembangan dinamika di masyarakat.
“Hal itu akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tutur dia.
Ia juga mengingatkan, sejak kecil masyarakat Indonesia dididik untuk memiliki kesadaran akan pentingnya menjadi mahluk sosial yang saling hidup berdampingan dan berinteraksi melibatkan individu lainnya. Gotong royong, sambung Hadi, telah menjadi perekat sosial paling efektif tanpa memandang suku, ras dan agama untukmencapai tujuan yang luhur.
“Gotong Royong merupakan akar dari kebudayaan kita yang merupakan perwujudan harmoni kebersamaan di tengah dinamika dan sejarah peradaban dunia yang selalu berputar tiada henti,” paparnya.
Pada kesempatan tersebut, ia berpesan, sesuai tugas dan fungsi Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda, harus dibangun sistem pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
Tentunya, harus didukung oleh pembinaan yang baik atas fungsi perangkat daerah, kepegawaian daerah, kebijakan daerah, pengelolaan keuangan daerah, model pembangunan daerah serta peran strategis dari kepala daerah masing-masing.
“Hal tersebut dapat terselenggara dengan baik jika ada komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri dengan meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi, dan menjadi perekat integrasi bangsa,” ujar dia.
Dia juga mengapresiasi kinerja segenap jajarannya dan Pemda yang telah membuktikan kekuatan untuk berdiri tegak menjaga stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri.
“Saudara-saudara telah membuktikan kerja keras dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah,” kata Hadi.
Mendagri lewat Plt Sekjen Kemendagri meminta jajarannya, untuk saat ini fokus pada beberapa hal, antara lain pertama melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akun tabel dan transparan yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas pemanfaatan APBD/APBN di daerah.
Kedua, melakukan pembinaan kepada Pemda secara serius mendukung upaya pencegahan korupsi dan menghindari kesia-siaan dalam penggunaan APBD.
“ketiga, mempersiapkan seluruh aspek dukungan Pemerintah dan Pemda atas penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Persiapan Pemilu Tahun 2019,” ujarnya.
Keempat, menciptakan stabilitas politik dalam negeri yang kondusif dan mendukung gerak pembangunan di daerah. Kelima, secara terus menerus melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat juga harus tercermin dalam kemudahan berinvestasi seperti perizinan, peraturan atau persyaratan investasi lainnya.
Dan keenam, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa dan perbaikian terhadap tata kelola pemerintahan desa hingga mampu menjadi stimulan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Tujuh, mendorong Pemda untuk sungguh-sungguh menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah terutama terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini sangat penting, karena salah satu acuan pembangunan nasional adalah tataruang.
“Masih terdapat beberapa daerah yang belum menetapkan RTRW yang disebabkan belum disepakatinya pola ruang, khususnya terkait pemanfaatan kawasan hutan,” tandas Mendagri.
Tema peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan yang ke-72 Tahun 2017 tahun ini adalah ‘Indonesia Kerja Bersama’ dengan slogan yang digunakan ‘Kerja Bersama, Bersama Kerja’, yang memiliki arti yang luas, yaitu menjadi representasi semangat gotong royong untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Indonesia yang dibangun bersama-sama dan milik bersama. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan Trisakti yakni, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.
Sesuai dengan tema, upacara bendera kali ini, juga diikuti beberapa perwakilan karyawan yang mengenakan pakaian adat tradisional dari seluruh Indonesia sebagai bentuk kebersamaan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia
Tak hanya itu, seperti upacara tahun sebelumnya, diserahkan penghargaan Satya Lancana Karya Pembangunan kepada Bupati Tambraw dan Satya Lancana Karyasatya 30 Tahun, 20 Tahun, dan 10 Tahun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri.
Tjahjo meminta agar seluruh jajaran di Kemendagri dan pemerintahan daerah (pemda) untuk tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan.
“Jangan diskriminasi dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” kata Mendagri dalam sambutanya seperti dibacakan Plt Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo pada Upacara Bendera memperingati kemerdekaaan RI yang ke-72, di halaman Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta (17/8).
Dia mengingatkan, saat ini masyarakat sungguh-sungguh memperhatikan nilai-nilai integritas dan etos kerja pemerintah dalam melayani publik.
Mendagri berharap, kata Hadi agar penyelenggara pemerintahan dapat menjadi teladan dan menampilkan semangat kebersamaan, bahu membahu, serta meningkatkan kepekaan dan respon terhadap perkembangan dinamika di masyarakat.
“Hal itu akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tutur dia.
Ia juga mengingatkan, sejak kecil masyarakat Indonesia dididik untuk memiliki kesadaran akan pentingnya menjadi mahluk sosial yang saling hidup berdampingan dan berinteraksi melibatkan individu lainnya. Gotong royong, sambung Hadi, telah menjadi perekat sosial paling efektif tanpa memandang suku, ras dan agama untukmencapai tujuan yang luhur.
“Gotong Royong merupakan akar dari kebudayaan kita yang merupakan perwujudan harmoni kebersamaan di tengah dinamika dan sejarah peradaban dunia yang selalu berputar tiada henti,” paparnya.
Pada kesempatan tersebut, ia berpesan, sesuai tugas dan fungsi Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda, harus dibangun sistem pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
Tentunya, harus didukung oleh pembinaan yang baik atas fungsi perangkat daerah, kepegawaian daerah, kebijakan daerah, pengelolaan keuangan daerah, model pembangunan daerah serta peran strategis dari kepala daerah masing-masing.
“Hal tersebut dapat terselenggara dengan baik jika ada komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri dengan meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi, dan menjadi perekat integrasi bangsa,” ujar dia.
Dia juga mengapresiasi kinerja segenap jajarannya dan Pemda yang telah membuktikan kekuatan untuk berdiri tegak menjaga stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri.
“Saudara-saudara telah membuktikan kerja keras dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah,” kata Hadi.
Mendagri lewat Plt Sekjen Kemendagri meminta jajarannya, untuk saat ini fokus pada beberapa hal, antara lain pertama melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akun tabel dan transparan yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas pemanfaatan APBD/APBN di daerah.
Kedua, melakukan pembinaan kepada Pemda secara serius mendukung upaya pencegahan korupsi dan menghindari kesia-siaan dalam penggunaan APBD.
“ketiga, mempersiapkan seluruh aspek dukungan Pemerintah dan Pemda atas penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Persiapan Pemilu Tahun 2019,” ujarnya.
Keempat, menciptakan stabilitas politik dalam negeri yang kondusif dan mendukung gerak pembangunan di daerah. Kelima, secara terus menerus melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat juga harus tercermin dalam kemudahan berinvestasi seperti perizinan, peraturan atau persyaratan investasi lainnya.
Dan keenam, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa dan perbaikian terhadap tata kelola pemerintahan desa hingga mampu menjadi stimulan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Tujuh, mendorong Pemda untuk sungguh-sungguh menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah terutama terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini sangat penting, karena salah satu acuan pembangunan nasional adalah tataruang.
“Masih terdapat beberapa daerah yang belum menetapkan RTRW yang disebabkan belum disepakatinya pola ruang, khususnya terkait pemanfaatan kawasan hutan,” tandas Mendagri.
Tema peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan yang ke-72 Tahun 2017 tahun ini adalah ‘Indonesia Kerja Bersama’ dengan slogan yang digunakan ‘Kerja Bersama, Bersama Kerja’, yang memiliki arti yang luas, yaitu menjadi representasi semangat gotong royong untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Indonesia yang dibangun bersama-sama dan milik bersama. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan Trisakti yakni, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.
Sesuai dengan tema, upacara bendera kali ini, juga diikuti beberapa perwakilan karyawan yang mengenakan pakaian adat tradisional dari seluruh Indonesia sebagai bentuk kebersamaan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia
Tak hanya itu, seperti upacara tahun sebelumnya, diserahkan penghargaan Satya Lancana Karya Pembangunan kepada Bupati Tambraw dan Satya Lancana Karyasatya 30 Tahun, 20 Tahun, dan 10 Tahun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri.
#Gan
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment