Gubernur Sugianto Sabran: Pemprov dan Pemkab Harus Bersinergi Kelola Food Estate

Palangka Raya(KALTENG).BM- Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengungkapkan rencana pengembangan pertanian terintegrasi atau Food Estate di Kalimantan Tengah sudah dibahas dengan Presiden RI Joko Widodo dan Kementerian terkait di Istana Negara Jakarta tahun 2017. Sugianto Sabran menjelaskan dirinya saat itu mengusulkan 3 skala prioritas pembangunan nasional di Kalimantan Tengah.

"Kita minta dibangun rel kereta api dari Kabupaten Murung Raya ke Bangkuang dan Bangkuang ke Batanjung. Saat ini proyek rel kereta api sedang berjalan. Selanjutnya pembangunan infrastruktur jalan khususnya ke pelabuhan Sigintung, Batanjung dan Bahaur serta pengembangan food estate. Saya ingin Kalimantan Tengah bisa bermartabat, mandiri dan berdiri dengan kaki sendiri,” tegas Gubernur.

Terkait pengembangan Food Estate ini telah disampaikan kepada Presiden sudah ada investor yang datang ke Kalteng, salah satunya dari Uni Emirat Arab untuk kerjasama mengembangkan hortikultura pada lahan seluas 100 ribu hektare.

Untuk itu Gubernur Sugianto Sabran minta Bupati Kapuas dan Pulang Pisau yang wilayahnya menjadi lokasi pengembangan Food Estate agar bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam pelaksanaan proyek tersebut. “Kabupaten dan provinsi tidak boleh jalan sendiri-sendiri, harus bersinergi. Dibuang semua ego, yang ada kepentingan nasional dan kepentingan Kalimantan Tengah karena daerah kita dipilih untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” tegas Sugianto Sabran pada Rapat Koordinasi melalui video conference dalam rangka pembangunan dan pengembangan Food Estate di Provinsi Kalteng di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Rabu pagi  (17/6/20).

Pengembangan Food Estate ini selain menjaga ketahanan pangan nasional, juga bertujuan mengurangi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Kalimantan Tengah pada musim kemarau panjang.

Gubernur mengharapkan dalam pembangunan dan pengembangan Food Estate ini memprioritaskan tenaga kerja lokal. "Nanti ada juga surat saya ke Bupati supaya tidak ada Lurah, Kades atau Mantir Adat yang mengeluarkan SKT di eks lahan PLG agar proyek tidak terhambat. Saya juga minta tidak ada isu kesukuan, tidak ada isu SARA. Saya berharap Forkopimda Kabupaten membantu Bupati agar tidak ada isu itu," imbuhnya.

Program pembangunan dan pengembangan pertanian terintegrasi pada lahan seluas 164.598 hektar ini termasuk pembangunan infrastruktur jalan  dilaksanakan tahun 2020 hingga 2022 di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Program ini diupayakan pemerintah menyusul prediksi akan adanya ancaman krisis pangan, pembatasan ekspor pangan global, ancaman kemarau panjang, gangguan suplai dan distribusi pangan serta pandemi Covid-19.///

Baca Juga

# Gan | Humas Kalteng