Sumedang(JABAR).BM- Menjelang sidang perdana sengketa hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi pada 14 Juni 2019 mendatang, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Drs. Rudy Sufahriadi memastikan bahwa wilayah Jawa Barat tetap kondusif.
Kapolda Jawa Barat menjelaskan bahwa Ketua DPD FPI Jabar KH Abdul Kohar Nurzaman Al Qudsy, Lc., telah menyepakati akan tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Jawa Barat.
“Alhamdulillah, tadi pihak FPI sebagai organisasi pendukung salah satu capres telah menyepakati dan mendukung keputusan MK. Mereka juga tetap akan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945,” terang Kapolda Jabar.
Kapolda Jabar juga menjelaskan bahwa FPI Jabar siap untuk menerima keputusan MK apapun hasilnya dan akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian terkait sidang perselisihan sengketa pemilu 2019.
Hal ini disampaikan pada saat Kapolda Jabar bersilaturahmi dengan Ketua DPD Front Pembela Islam (FPI) Jabar yang juga selaku pemimpin Pondok Pesantren Manhaj Al Istiqomah, Yayasan Al Itihad.
Kapolda Jawa Barat menjelaskan bahwa Ketua DPD FPI Jabar KH Abdul Kohar Nurzaman Al Qudsy, Lc., telah menyepakati akan tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Jawa Barat.
“Alhamdulillah, tadi pihak FPI sebagai organisasi pendukung salah satu capres telah menyepakati dan mendukung keputusan MK. Mereka juga tetap akan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945,” terang Kapolda Jabar.
Kapolda Jabar juga menjelaskan bahwa FPI Jabar siap untuk menerima keputusan MK apapun hasilnya dan akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian terkait sidang perselisihan sengketa pemilu 2019.
Hal ini disampaikan pada saat Kapolda Jabar bersilaturahmi dengan Ketua DPD Front Pembela Islam (FPI) Jabar yang juga selaku pemimpin Pondok Pesantren Manhaj Al Istiqomah, Yayasan Al Itihad.
# HK | Humas Polda Jabar
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment