JAKARTA.BM- Proses seleksi calon kepala daerah harus melalui proses seleksi yang matang. Partai politik (parpol) diminta melakukan psikotes dan diklat sebelum diusung maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga menyarankan agar publik dapat memilih calon yang memiliki integritas serta rekam jejak yang baik pada karir sebelumnya. Hal ini tentu akan meminimalisir potensi korupsi.
"Ke depan rekrutmen calon harus ada psikotes dan sekolah diklat parpol," kata dia dalam pesan singkatnya, Minggu (24/9) di Jakarta.
Maraknya kepala daerah yang baru-baru terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian khusus Kemendagri. Namun hal ini dinilai kembali pada prilaku masing-masing individunya.
Tjahjo mengatakan, sistem pengawasan dan pembinaan pencegahan korupsi berjalan sangat baik. Bahkan, dalam kunjungan kerjanya Mendagri selalu ingatkan pejabat di jajaran pemerintah daerah wasapadai area rawan korupsi.
"Korupsi sangat kompleks dan menjadi tanggung jawab kita semua dalam pencegahan maupun penanggulangan," tambah Mendagri Tjahjo.
Ia mengatakan pihak Kemendagri akan terus membenahi seluruh proses diklat kepemimpinan di tingkat pusat dengan menambah modul yang substansinya 50 persen berisi materi antikorupsi, khususnya upaya pencegahan.
Kemendagri juga terus membenahi sistem, mulai dari penerapan e-goverment didukung e-planning, e-budgetting, e-procurement, e-permit (perizinan). Lalu penguatan peran inspektorat daerah dan mengurangi biaya pilkada yang cukup tinggi.
No comments:
Post a Comment