Pemprov Dorong Kerja Sama Antar Instansi dan Pelaku Usaha

Medan(SUMUT).BM- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan ekspor komoditas dari Sumut. Antara lain melalui peningkatan kerja sama antar instansi dan para pelaku usaha.

Hal itu terungkap dalam Forum Grup Discussion yang digelar Pemprov Sumut melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut di Hotel Le Polonia Medan, Jalan Jendral Sudirman No-14-18, Medan, Selasa (30/4).

Kerja sama tesebut diharapkan dapat menciptakan koordinasi yang efektif dan komprehensif antara pemerintah dan pelaku usaha. “Sehingga target-target kita di ekspor bisa tercapai,” ujar Kabid Perdagangan Luar Negeri Disperindag Sumut Parlindungan Lubis saat membacakan kata sambutan Kepala Dinas Disperindag Pemprov Sumut Alwin Sitorus.

Disebutkannya, ekspor Sumut pada Februari mengalami penurunan dibandingkan bulan Januari, dari US$ 682,28 juta menjadi US$ 575,62 juta. Namun, ada peningkatan di sektor buah-buahan sebesar US$ 951 ribu.

"Penurunannya ekspor Sumut sebesar 15,63% pada bulan Februari dibanding dengan bulan Januari 2019. Namun, ada kenaikan di buah-buahan sebesar 7,22%. Karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut baik gagasan Sekretariat Jendral Kementerian Perdagangan RI mengadakan FGD Hubungan Kelembagaan antar pemerintah daerah dan pelaku Sumatera Utara," ujarnya.

Saat ini, katanya, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan melakukan kebijakan hilirisasi yaitu komoditi yang diekspor tidak lagi bahan mentah, tetapi dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. "Kebijakan ini untuk membangun industri dalam negeri dan menjamin ketersediaan bahan baku industri dalam negeri," katanya.

Salah satu pengusaha Sumut Koat Chamdi, yang bergerak di bidang usaha makanan, mengatakan pengusaha Sumut di bidang makanan saat ini banyak mengalami kendala dalam hal sertifikasi dan pengemasan. Menurutnya harga untuk sertifikasi cukup tinggi, sedangkan masalah kemasan Sumut masih kurang kreativitas.

"Produk saya sambal andaliman dan itu punya sembilan bahan dasar. Ketika ingin di ekspor pihak pengimpor minta sertifikasi semua bahan yang digunakan, harga sertifikasi bahan makanan itu sekitar Rp 100 juta satu bahan, bayangkan saya perlu Rp 900 juta. Bagi saya yang bergerak di UKM itu sulit. Dan kita juga bermasalah dengan kemasan, tidak ada layanan di sini untuk kemasan, di Jawa itu ada Rumah Kemasan yang menyelesaikan masalah ini," kata Koat, yang merupakan narasumber pada acara bertemakan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha ini.

Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Kemendag Marolop Nainggolan juga mengamini masalah yang dihadapi Koat dan para pengusaha di Sumut. Menurutnya, Sumut perlu ditingkatkan kreativitas dan inovasinya untuk membantu promosi di luar negeri.

“Pembeli itu butuh hal-hal yang baru, inovasi, jadi kalau kita tidak berinovasi mereka akan meninggalkan kita. Sedangkan untuk masalah kemudahan secara administrasi Pemerintah Daerah perlu proaktif mendampingi pengusaha-pengusaha. Di Kementerian Perdagangan saat ini ada sasaran kerja sama dengan pelaku usaha, kerja sama pengembangan e-commerce, kerja sama pengembangan produk natural ingredients dan home décor serta kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan haji Indonesia. Pengusaha perlu jeli melihat kesempatan ini,” tegasnya.

Kemendag, katanya,  juga akan membuat pendidikan dan pelatihan ekspor Indonesia di Jakarta, Semarang dan Bandung untuk tahun 2019. Program diklat ini terdiri dari 130 angkatan yang terdiri dari 3.683 orang peserta. “Ini diharapkan bisa meningkatkan pengusaha ekspor kita di semua bidang,” kata Marolop.

Turut hadir perwakilan dari Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, OPD Pemprov Sumut, serta pelaku usaha baik pengusaha ekspor dan pengusaha nasional.**

# Gan | Humas Sumut