Wantimpres Pelajari Kondisi Demokrasi di Kalbar

Pontianak(KALBAR).BM- Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) yang dipimpin oleh Ketua Tim Mayjen TNI (Purn) dr IGN Arsana, SE, PSC, bersama Anggota Tim Wantimpres Laksda TNI (Purn) Dr Surya Wiranto, SH,MH, Prof Dr Jamhari Ma'ruf, Sekretariat Anggota Tim Kajian Dr Syahlarriyadi, S. Pd, MM,  M Maksum Isa, S. Sos, Drs Untung Widodo, dan Agita Daddinda, SE melaksanakan kunjungan ke Provinsi Kalbar untuk mengkaji kondisi demokrasi di seluruh Provinsi Indonesia, termasuk Provinsi Kalbar, Rabu (29/8).

Kedatangam Tim Kajian Wantimpres ini langsung disambut Asisten II Sekda Kalbar Syarif Kamaruzaman dan melaksanakan pertemuan dengan para Tokoh Agama, Tokoh Adat dan para Ketua Parpol di Kalbar.

Menurut Ketua Tim Pengkaji Mayjen TNI (Purn) dr IGN Arsana, SE, bahwa dalam rangka memantapkan pembangunan demokrasi di Indonesia, tim khusus pengkaji dibentuk oleh Wantimpres untuk mengetahui Indeks Demokrasi di setiap Provinsi secara khusus, dan Indonesia secara umum.

“Dimana hasil kajian ini nantinya akan dijadikan bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dalam penentuan kebijakan pemerintah menghadapi tahun politik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019,” kata Mayjen TNI (Purn) dr IGN Arsana, SE.

Sementara itu, Asisten II Setda Prov Kalbar menyambut baik kehadiran  kunjungan Tim Kajian “Dewasa dalam Berdemokrasi” dan Tim Kajian “Kemajemukan Politik dan Masa Depan NKRI” anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

"Saya ucapkan selamat datang di Pontianak, ibu kota Provinsi Kalbar. Besar harapan Saya, apa yang diharapkan dengan pertemuan ini dapat terpenuhi. Terima kasih pula saya sampaikan kepada para undangan dalam rangka pertemuan untuk membahas terkait kajian dari Wantimpres mengenai “Dewasa dalam Berdemokrasi” dan “Kemajemukan Politik dan Masa Depan NKRI” di wilayah Provinsi Kalbar," kata Asisten II Sekda Kalbar Syarif Kamaruzaman, saat menerima Kunjungan Tim Wantimpres di Kantor Gubernur Kalbar.

Menurutnya,  awalnya Provinsi Kalbar dikategorikan sebagai daerah yang rawan saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, namun saat pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Kalbar semua berjalan aman, damai dan sukses.

"Kita masuk kategori daerah rawan saat Pilkada lalu tapi Pilkada serentak di Kalbar berjalan damai, aman, dan sukses," jelasnya.

Dijelaskannya, Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus dalam membangun kawasan perbatasan khususnya di Kalimantan Barat, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, telah dibangun dan diresmikan 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau Terpadu di Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Terpadu Aruk di Kabupaten Sambas.

"Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan darat langsung dengan negara tetangga, pengelolaan kawasaan perbatasan apabila dikelola dengan baik tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi kemajuan Provinsi Kalimantan Barat, dan sebaliknya kawasan perbatasan akan memberikan dampak negatif jika tidak dimanfaatkan secara bijak," ujarnya.

# Gan | Humas Kalbar