Gubernur Sugianto Sabran Berharap Pilkada 2018 Berlangsung Damai

Palangka Raya(KALTENG).BM-  Komisi Pemilihan Umum  Daerah (KPUD) 10 Kabupaten  dan 1 Kota di Kalimantan Tengah hari Selasa (13/02) telah menetapkan 33 Pasangan Calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang akan mengikuti Pilkada serentak 2018 di daerahnya masing-masing.

Sehubungan dengan Pilkada serentak 2018 tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Kapolda Kalimantan Tengah dan Komandan KOREM 102 Panju Panjung memfasilitasi kegiatan Apel Akbar dan Deklarasi Pilkada Damai 2018 yang digelar di Halaman Istana Isen Mulang Palangka Raya, Rabu (14/02).

Gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran pada Apel Akbar dan Deklarasi Pilkada Damai 2018 yang dihadiri seluruh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Pengurus Partai Pengusung Paslon, TNI/Polri dan pihak pemerintah, KPU, Bawaslu serta Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah tersebut menekankan beberapa hal penting dalam rangka mendukung proses Pilkada serentak sehingga dapat berlangsung tertib, aman dan damai.

Deklarasi damai merupakan komitmen moral bagi para Paslon dan Parpol peserta Pilkada. Untuk itu harus menjunjung tinggi etika dan norma serta bersaing secara sportif, jujur dan adil, menawarkan visi/misi dan program kerja yang pro rakyat, bukan cuma janji dan tidak mempengaruhi pemilih dengan politik uang. Sugianto Sabran juga meminta para Paslon, Parpol dan seluruh komponen masyarakat agar tidak menggunakan isu sara, menyebar kebencian dan berita bohong.

“Saya menghimbau, jangan gunakan isu SARA, menyebar kebencian dan berita bohong. Hindari hal tersebut  sebab bisa memecah belah persaudaraan kita, memecah belah NKRI dan bisa memecah belah Kalteng”, tegas Sugianto Sabran.

Gubernur juga mengharapkan para penagak hukum termasuk Kejaksaan, TNI/Polri tetap berpartisipasi aktif mencegah terjadinya permasalahan dalam masyarakat. Masyarakat juga harus cerdas dalam mengelola dan memanfaatkan media sosial sehingga Pilkada serentak berlangsung aman dan damai.

Demikian juga kepada penyelenggara Pilkada agar berkerja sesuai aturan main yang berlaku. “Kepada penyelenggara Pilkada terutama KPU dan Bawaslu harus bekerja sesuai aturan yang berlaku, netral dan tidak berpihak”, ujar Sugianto Sabran.

Kegiatan Pilkada serentak juga sangat memerlukan peran tokoh adat dan masyarakat dalam menciptakan suasana sejuk dan situasi yang kondusif. Karena itu Ia meminta peran serta tokoh adat untuk mengelola kearifan lokal dengan prinsip HUMA BETANG yaitu menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan suku dan agama tetapi bisa hidup berdampingan secara rukun dan damai.

# Gan | Humas Kalteng