Penonaktifan Bupati Talaud Berdasarkan Laporan dari Daerah

JAKARTA.BM- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, membenarkan jika dirinya telah memberhentikan sementara Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. Pemberhentian sementara  Bupati Talaud menurut Tjahjo sudah melalui pengkajian, setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat laporan dari Gubernur Sulawesi Utara (Sulut). Kemendagri pun kemudian menurun tim yang langsung mengecek ke lapangan. Tim telah turun ke Provinsi Sulut dan ke Talaud, melakukan klarifikasi dan verifikasi.

"Atas laporan daerah, bupati tersebut sebulan 2 kali pergi ke Amerika tanpa izin. Tim Kemendagri datang dan cek ke Pemda Sulut dan Kabupaten Talaud. Bupati mengakui tanpa izin," kata Tjahjo di Jakarta, hari ini.

Menurut Tjahjo, pemberhentian sementara atau penonaktifan Bupati Talaud, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam  UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Jadi, dasar hukumnya kuat. Seperti diketahui, pemberhentian Bupati Talaud sendiri dituangkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-17 tahun 2018 tertanggal  5 Januari 2018. Dalam surat itu disebutkan alasan pemberhentian Sri Wahyumi yakni karena melakukan perjalanan ke Amerika Serikat sejak 20 Oktober  2017 sampai 13 November 2017 tanpa izin Mendagri.

Sri Wahyumi, dinyatakan melangar Pasal 77 ayat 2 UU Pemda yang menyebutkan bahwa kepala daerah yang pergi keluar negeri harus seizin Mendagri. Dalam surat itu juga disebutkan pasal yang jadi dasar penonaktifan Sri Wahyumi sebagai kepala daerah. Pasal yang dimaksud adalah  Pasal 76 ayat 1 huruf (i) UU Pemda. Menurut pasal tersebut, kepala daerah dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur/wakil gubernur, dan oleh menteri untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.
 

#Gan/ Puspen Kemendagri